• jdihdprdprovinsibanten@gmail.com
  • +62 8777-4400-911

Peraturan Pusat

 dilihat 2603 kali  26 Maret 2026 22:33:45
No. 91 dari 95 Berlaku

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pusat

 dilihat 2648 kali  26 Maret 2026 16:33:34
No. 92 dari 95 Berlaku

Peraturan menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar Dalam Rangka Program Percepatan Penyaluran Crude Palm Oil (CPO), Refined, Bleached And Deodorized Palm Oil (RBD Palm Oil), Refined, Bleached And Deodorized Palm Olein (Rbd Palm Olein), dan Used Cooking Oil (UCO) Melalui Ekspor

Peraturan Pusat

 dilihat 2536 kali  8 Maret 2026 11:00:24
No. 93 dari 95 Berlaku

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Agreement For The Implementation Of The Provisions Of The United Nations Convention On The Law Of The Sea Of 10 December 1982 Relating To The Conservation And Management Of Straddling Fish Stocks And Highly Migratory Fish Stocks (Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut Tanggal 10 Desember 1982 Yang Berkaitan Dengan Konservasi Dan Pengelolaan Sediaan Ikan Yang Beruaya Terbatas Dan Sediaan Ikan Yang Beruaya Jauh)

Peraturan Pusat

 dilihat 2531 kali  2 Maret 2026 14:57:40
No. 94 dari 95 Berlaku

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Protocol Against The Smuggling Of Migrants By Land, Sea And Air, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut, Dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi)

Peraturan Pusat

 dilihat 0 kali  14 Desember 2022 11:32:14
No. 95 dari 95 Berlaku

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan

Peraturan Pusat

 Reset
JDIH DPRD Provinsi Banten adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat. Keberadaan sebuah wadah yang dapat menyajikan informasi hukum dan data produk hukum yang berlaku yang selalu diperbarui menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan.

Tautan

Hubungi Kami

  • Sekretariat DPRD Banten Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani KP3B Curug, Kota Serang.
  • jdihdprdprovinsibanten@gmail.com
  • (0254) 8480127

Statistik Pengunjung

  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total

Sekretariat DPRD Banten