• jdihdprdprovinsibanten@gmail.com
  • +62 8777-4400-911

Peraturan Pusat

 dilihat 2335 kali  17 Oktober 2025 06:05:42
No. 91 dari 95 Berlaku

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Peraturan Pusat

 dilihat 1422 kali  17 Oktober 2025 05:55:11
No. 92 dari 95 Berlaku

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pusat

 dilihat 2510 kali  17 Oktober 2025 05:43:27
No. 93 dari 95 Berlaku

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Protocol Against The Smuggling Of Migrants By Land, Sea And Air, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut, Dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi)

Peraturan Pusat

 dilihat 2415 kali  17 Oktober 2025 05:40:00
No. 94 dari 95 Berlaku

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006

Peraturan Pusat

 dilihat 0 kali  14 Desember 2022 11:32:14
No. 95 dari 95 Berlaku

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan

Peraturan Pusat

 Reset
JDIH DPRD Provinsi Banten adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat. Keberadaan sebuah wadah yang dapat menyajikan informasi hukum dan data produk hukum yang berlaku yang selalu diperbarui menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan.

Tautan

Hubungi Kami

  • Sekretariat DPRD Banten Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani KP3B Curug, Kota Serang.
  • jdihdprdprovinsibanten@gmail.com
  • (0254) 8480127

Statistik Pengunjung

  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total

Sekretariat DPRD Banten